Jose menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mungkin memberikan sedikit ruang fiskal untuk mengatasi defisit anggaran, namun memiliki efek multiplier yang merugikan. “Pemerintah sepertinya lupa akan dampak besar kebijakan ini,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (11/5).
Ia menyebutkan, pemangkasan anggaran kementerian menyebabkan kolapsnya industri pendukung seperti perhotelan dan makanan yang bergantung pada belanja pemerintah. “Kinerja aparatur sipil negara (ASN) juga akan terganggu karena minimnya anggaran untuk menjalankan program,” tambah Jose.
Menurut Jose, kebijakan fiskal saat ini justru menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi nasional.
Jose menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan reformasi struktural ketimbang pemotongan anggaran. “Ada anomali. Kabinet diperluas, tetapi anggaran dipangkas. Logika ini sulit diterima,” katanya.
Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi, seperti mengurangi kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperbaiki tata kelola lembaga pemerintah untuk mencegah korupsi. Restrukturisasi utang juga perlu dipertimbangkan.
“Pemotongan anggaran seharusnya realistis, hanya menyisir pos anggaran yang kurang efektif, bukan memotong secara besar-besaran,” lanjut Jose.
Daya Lenting UMKM
Jose mengingatkan bahwa UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi saat krisis, tetapi sering diabaikan pada situasi normal.
Jose mengingatkan bahwa UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi saat krisis, tetapi sering diabaikan pada situasi normal.
“UMKM memiliki ketahanan dan kemampuan beradaptasi di tengah kesulitan. Namun, saat ekonomi stabil, insentif untuk UMKM minim. Program kredit perbankan untuk UMKM sering kali sulit diakses karena persyaratan yang rumit,” ungkapnya.
Jose mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi guna mendukung UMKM agar dapat naik kelas dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Ia juga menyarankan penguatan sistem jaring pengaman sosial dan insentif untuk UMKM. “Di Asprindo, kami mengusung Kampung Industri untuk memberikan kail, bukan ikan,” ujarnya.
Jose mengimbau pemerintah untuk meningkatkan sinergi dengan sektor swasta, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter, perlu dilakukan untuk mencegah inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan saat ini dipertahankan, target pertumbuhan 8% sulit tercapai,” tutup Jose. (Redaksi)
(Sumber: Asprindo)
